JUMLAH PENDUDUK INDONESIA 2010

Gambaran Umum Penduduk Indonesia
Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Distribusi penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 58 persen, yang diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21 persen. Selanjutnya untuk pulau-pulau/kelompok kepulauan lain berturut-turut adalah sebagai berikut: Sulawesi sebesar 7 persen; Kalimantan sebesar 6 persen; Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6 persen; dan Maluku dan Papua sebesar 3 persen.
Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah tiga provinsi dengan urutan teratas yang berpenduduk terbanyak, yaitu masing-masing berjumlah 43.021.826 orang, 37.476.011 orang, dan 32.380.687 orang. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang terbanyak penduduknya di luar Jawa, yaitu sebanyak 12.985.075 orang.
Dengan luas wilayah Indonesia yang sekitar 1.910.931 km2, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah sebesar 124 orang per km2. Provinsi yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 14.440 orang per km2. Sementara itu, provinsi yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 8 orang per km2.

Tren Jumlah Penduduk Indonesia
Penduduk Indonesia terus bertambah dari waktu ke waktu. Ketika pemerintah Hindia Belanda mengadakan sensus penduduk tahun 1930 penduduk nusantara adalah 60,7 juta jiwa. Pada tahun 1961, ketika sensus penduduk pertama setelah Indonesia merdeka, jumlah penduduk sebanyak 97,1 juta jiwa. Pada tahun 1971
penduduk Indonesia sebanyak 119,2 juta jiwa, tahun 1980 sebanyak 146,9 juta jiwa, tahun 1990 sebanyak 178,6 juta jiwa, tahun 2000 sebanyak 205,1 juta jiwa, dan pada tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa.

  Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia
Secara nasional, laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun selama sepuluh tahun terakhir adalah sebesar 1,49 persen. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Papua adalah yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, yaitu sebesar 5,46 persen.
Bila dilihat menurut pulau atau kelompok kepulauan, provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut:
(1) Sumatera
Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 4,99 persen. Sementara itu, provinsi yang memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 1,11 persen.
(2) Jawa
Provinsi yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Provinsi Banten, yaitu sebesar 2,79 persen. Sedangkan provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 0,37 persen.
(3) Bali-Nusa Tenggara
Provinsi Bali memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 2,15 persen. Sedangkan provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar 1,17 persen.
(4) Kalimantan
Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 3,80 persen. Sementara itu, provinsi yang memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 0,91 persen.
(5) Sulawesi
Provinsi Sulawesi Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 2,67 persen. Sedangkan provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 1,17 persen.
(6) Maluku-Papua
Provinsi yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Provinsi Papua, yaitu sebesar 5,46 persen. Sedangkan provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 2,44 persen.

Sex Ratio Penduduk Indonesia
Secara nasional, sex ratio penduduk Indonesia adalah sebesar 101, yang artinya
jumlah penduduk laki-laki satu persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk
perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 101 laki-laki. Sex ratio terbesar
terdapat di Provinsi Papua yakni sebesar 113 dan yang terkecil terdapat di Provinsi
Nusa Tenggara Barat yakni sebesar 94.
SP2010: Badan Pusat Statistik

 
Jumlah Penduduk Menurut Provinsi

dan Jenis Kelamin

Provinsi	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan			Sex Rao
(1) [11] Aceh	2	(2) 243	578	2	(3) 242	992	4	(4) 486	570	(5) 100
[12] Sumatera Utara	6	479	051	6	506	024	12	985	075	100
[13] Sumatera Barat	2	404	472	2	441	526	4	845	998	98
[14] Riau	2	854	989	2	688	042	5	543	031	106
[15] Jambi	1	578	338	1	510	280	3	088	618	105
[16] Sumatera Selatan	3	789	109	3	657	292	7	446	401	104
[17] Bengkulu		875	663		837	730	1	713	393	105
[18] Lampung	3	905	366	3	690	749	7	596	115	106
[19] Bangka Belitung		634	783		588	265	1	223	048	108
[21] Kepulauan Riau		864	333		821	365	1	685	698	105
[31] DKI Jakarta	4	859	272	4	728	926	9	588	198	103
[32] Jawa Barat	21	876	572	21	145	254	43	021	826	103
[33] Jawa Tengah	16	081	140	16	299	547	32	380	687	99
[34] DI Yogyakarta	1	705	404	1	746	986	3	452	390	98
[35] Jawa Timur	18	488	290	18	987	721	37	476	011	97
[36] Banten	5	440	783	5	203	247	10	644	030	105
[51] Bali	1	961	170	1	930	258	3	891	428	102
[52] Nusa Tenggara Ba rat	2	180	168	2	316	687	4	496	855	94
[53] Nusa Tenggara Timur	2	323	534	2	355	782	4	679	316	99
[61] Kalimantan Barat	2	243	740	2	149	499	4	393	239	104
[62] Kalimantan Tengah	1	147	878	1	054	721	2	202	599	109
[63] Kalimantan Selatan	1	834	928	1	791	191	3	626	119	102
[64] Kalimantan Timur	1	868	196	1	682	390	3	550	586	111
[71] Sulawesi Utara	1	157	559	1	108	378	2	265	937	104
[72] Sulawesi Tengah	1	349	225	1	284	195	2	633	420	105
[73] Sulawesi Selatan	3	921	543	4	111	008	8	032	551	95
[74] Sulawesi Tenggara	1	120	225	1	110	344	2	230	569	101
[75] Gorontalo		520	885		517	700	1	038	585	101
[76] Sulawesi Barat		581	284		577	052	1	158	336	101
[81] Maluku		773	585		757	817	1	531	402	102
[82] Maluku Utara		529	645		505	833	1	035	478	105
[91] Papua Barat		402	587		358	268		760	855	112
[94] Papua	1	510	285	1	341	714	2	851	999	113
I N D O N E S I A	119	507	580	118	048	783	237	556	363	101

PERKEMBANGAN EKONOMI DAN UTANG NEGARA KITA

AYO BRO…COBA KITA LIHAT DATA:::: PERKEMBANGAN UTANG NEGARA KITA SAMPAI TAHUN 2011 INI???



Laporan Perkembangan Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Edisi Januari 2011 yang diperoleh di Jakarta, Kamis, mencatat angka tersebut merupakan angka sangat-sangat sementara menggunakan patokan kurs Rp8.991 per dolar Amerika Serikat (AS).



Kita bisa memantau perkembangan utang Negara dengan mendownload buku saku perkembangan utang Negara yang di terbitkan setiap bulan di situs : http://www.dmo.or.id. Yang merupakan situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG .

Nah saya mencoba merekap perkembangan jumlah utang Negara kita dari tahun ke tahun :



Total Utang Pemerintah Pusat

(ekuivalen dlm. triliun Rupiah)

Tahun 2006 : 1,302.16

Tahun 2007 : 1,389.41

Tahun 2008 : 1,636.74

Tahun 2009 : 1,590.66

Tahun 2010 : 1,676.85

April 2011 : 1,697.44


1,697 Triliun rupiah::: angka yang sangat banyak bro>>>>

Berdasarkan data dari Buku Saku Perkembangan Utang Negara Edisi Oktober 2010, dalam APBN-P 2010 jumlah keseluruhan cicilan utang pemerintah mencapai angka Rp230,33 trilyun. Cicilan tersebut terdiri atas cicilan pokok sebesar Rp124,68 trilyun dan cicilan bunga Rp105,65 trilyun.



Proporsi anggaran pembayaran utang mencapai 23,21% dari Rp992,4 trilyun penerimaan APBN dimana hampir setengahnya atau 45,87% adalah pembayaran bunga utang pemerintah. Akibat besarnya jumlah cicilan utang, APBN pun mengalami defisit sangat besar, yakni Rp133,75 trilyun.



Sejak tahun 2000, tren cicilan utang pemerintah meningkat (lihat grafik). Dari Rp57,69 trilyun pada tahun 2000 menjadi Rp230,33 trilyun di 2010. Tingkat cicilan utang negara tahun ini meroket hampir 4 kali lipat cicilan utang pemerintah tahun 2000. Hanya pada tahun 2003 cicilan utang turun jumlahnya dari cicilan tahun 2002, dan tahun 2005 dari tahun 2004. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2000, tren cicilan utang tidak mengalami penurunan sama sekali (lihat coba bro ..liat tabel pada buku saku perkembangan utang negara ).

Selama 11 tahun terakhir, negara telah membayar utang sebesar Rp1.596,1 trilyun dan 54% di antaranya atau sekitar Rp864,67 trilyun adalah untuk membayar bunga utang yang jatuh tempo. Jumlah keseluruhan pembayaran utang pemerintah tersebut lebih dari 7,8 kali penerimaan APBN 2000, 4,7 kali penerimaan APBN 2003, 2,5 kali penerimaan APBN 2006, dan 1,6 kali penerimaan APBN 2010. Jumlah ini juga hampir menyamai jumlah utang negara tahun ini Rp1.667,7 trilyun. Sedangkan total pembayaran bunga utang pemerintah lebih besar dari anggaran penerimaan pajak tahun ini Rp743,3 trilyun.



Meski Indonesia telah membayar utang sebesar Rp1.667,7 trilyun selama 11 tahun terakhir, utang Indonesia tidak turun justru membengkak dari jumlah utang pada tahun 2000 yakni Rp1.235 trilyun. Bahkan jika dibandingkan jumlah utang pemerintah tahun 1998 sebesar Rp553 trilyun, jumlah utang pemerintah Indonesia tahun ini bertambah 3 kali lipat sejak krisis moneter.

Inilah negara kita yang hanya bisa menghabiskan sumber daya ekonomi nasional untuk membayar utang. Tragisnya setiap utang baru yang dibuat pemerintah sebagian digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo. “Gali lobang tutup lobang”, itulah kemampuan pemerintahan Indonesia sejak Orde Baru hingga rezim liberal SBY-Boediono.


Lebih tragis lagi utang menjadi sarana imperialisme asing untuk menguasai sumber daya alam dan pasar domestik Indonesia. Penaikan TDL pertengahan tahun ini adalah contoh syarat yang dikenakan Bank Dunia terhadap PLN.


Tidak kalah tragis, lembaga-lembaga pemeringkat utang seperti Standard & Poors dan Fitch memiliki pengaruh besar terhadap Indonesia. Sebab penilaian mereka atas surat-surat utang negara menentukan bagaimana pemerintah mencari utang. Secara tidak langsung pemerintah Indonesia menjadi subordinasi mekanisme pasar surat utang.


Utang baik dalam bentuk pinjaman luar negeri maupun surat utang merupakan kemaksiatan kolektif yang dilakukan oleh negara dan dibiarkan oleh masyarakat. Dari sisi kepentingan rakyat dan resiko anggaran, jelas utang yang dibuat pemerintah sangat membahayakan dan menjerumuskan negeri ini dalam penjajahan.

Utang-utang yang dibuat pemerintah juga merupakan utang ribawi. Padahal Allah SWT telah dengan jelas dan keras mengharamkan praktek riba sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275-279. Akibatnya, semakin besar cicilan yang dibayar pemerintah semakin bertambah pula jumlah utang negara.


Kini akibat kemaksiatan kolektif Indonesia masuk dalam perangkap utang yang tidak berkesudahan. Hak-hak hidup rakyat pun terabaikan sedangkan pemerintah semakin mengokohkan diri sebagai abdi Kapitalisme Global. Utang menjadi tolak ukur betapa negeri kita benar-benar berada dalam cengkraman penjajahan.

>>>Welijati Muhammad Allam

REFERENSI :

- www.jurnal-ekonomi.org

- buku saku perkembangan utang Negara : http://www.dmo.or.id.

________________________________________________________________________________________________



ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI >>1 TAHUN PEMERINTAHAN PAK SBY-BOEDIONO<<

Keberhasilan pemerintah dalam menggerek pertumbuhan ekonomi diakui pengamat ekonomi dalam setahun pemerintahan SBY-Boediono. Menurut Fahmi Radhi dari Universitas Gajah Mada sebagaimana dipetik AntaraNews.com (21/10), pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas enam persen. Namun Fahmi menyimpulkan, bahwa pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak dapat menggerakkan sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Fahmi :

“Namun, pencapaian indikator makro itu belum mampu menggerakkan sektor riil, dan tidak berperan secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Ini ironi, keberhasilan pemerintah tidak mengakibatkan menurunnya pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang dikejar pemerintah justru menyebabkan semakin lebarnya tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Di samping tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, rakyat juga harus membayar ongkos pertumbuhan ekonomi dengan semakin beratnya beban hutang pemerintah Indonesia. Fahmi mengungkapkan, pada bulan April hutang obligasi pemerintah telah mencapai Rp 1.015 trilyun sedangkan hutang luar negeri Rp 573 trilyun. Tota keseluruhan hutang pemerintah setara dengan US$ 63,54 trilyun.

Direktur Eksekutif Mubyarto Institut ini meminta pemerintah untuk menghentikan hutang luar negeri, privatisasi BUMN, liberalisasi ekonomi. Pemerintah juga harus mengembalikan aset strategis yang telah dijual, reformasi agraria, revitalisasi pertanian, renegosiasi kontrak karya yang tidak sesuai konstitusi. Termasuk mengkaji ulang undang-undang yang merugikan kepentingan rakyat.

Dari pandangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keberhasilan pemerintah dalam indikator makro ekonomi tidak berdampak pada sektor riil dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Justru kesenjangan semakin lebar.

Begitu pula kebijakan pemerintah bersifat pro kapitalis dan anti rakyat. Berbagai sumber daya dan aset yang sangat vital diobral kepada investor sedangkan undang-undang yang dibuat berisi semangat liberalisme.

Kebijakan dan undang-undang yang liberal tersebut jelas mengancam kehidupan rakyat dan keutuhan negeri kita. Pertanyaannya, mengapa hal ini dilakukan oleh pemerintah?

Sesunggugguhnya sistem ekonomi yang diterapkan di negeri kita adalah sistem ekonomi Kapitalis yang diadopsi dari Barat. Penerapan sistem ekonomi ini merupakan faktor yang menyebabkan 65 tahun kemerdekaan Indonesia tidak dapat memajukan Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Sebab yang terjadi adalah penghisapan dan eksploitasi. Kapitalisme sendiri merupakan ideologi imperialis sehingga penerapannya di Indonesia membuat negeri kita terkurung dalam penjajahan modern (neo imperialisme).

Kapitalisme dan Liberalisme merupakan ideologi transnasional yang berasal dari negara-negara penjajah. Inilah ancaman nyata bagi negeri kita. Selama ideologi ini diadopsi, maka selama itu pula dihisap dengan menampakkan keberhasilan-keberhasilan semu untuk mengkelabui rakyat. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memikirkan ulang ideologi yang tepat untuk Indonesia dan meremove Kapitalisme.



BAGAIMANA DENGAN MENTERI KEUANGAN KITA pak Agus Martowardojo ????



Pemerintah tidak putus asa dalam mengikuti standar semu dalam menilai kinerja ekonomi meski protes masyarakat semakin keras atas "kebohongan" negara. Kemarin (17/1) sebagaimana dipetik MediaIndonesia.com (17/1/2011), Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan menyambut baik kabar naiknya peringkat utang Indonesia dari BA2 menjadi BA1 oleh Moody's Investor Service.

Menurut Menteri Keuangan naiknya peringkat utang ini menjadi motivasi pemerintah untuk mengelola anggaran dengan baik. Dengan ini Menteri Keuangan berharap tujuan pengelolaan ekonomi yang lebih baik, inflasi terjaga, dan pengelolaan arus modal lebih baik.

Ada dampak ketika pemerintah mengandalkan peringkat utang sebagai tolak ukur dan sumber motivasi pengelolaan anggaran, yakni ketergantungan. Posisi Indonesia yang sudah sangat bergantung pada asing menjadi semakin tergantung pada lembaga pemeringkat utang.

Pemerintah tidak lagi menjadikan rakyat sebagai tempat bergantung dalam hal merekalah yang harus diurus dan dilayani. Pemerintah menjadikan investor-lah yang harus diurus dan dilayani. Ini menunjukkan investor adalah rakyat sebenarnya bagi pemerintahan Kapitalis-Liberal.

REFERENSI

-Antranews.com (21/10/2010), Pengamat: Pemerintah Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi.



- MediaIndonesia.com (17/1/2011)



-Jurnal Ekonomi Ideologis