Presiden itu Harus Kuat, Berani dan Cerdik

Dalam wawancara dengan Oriana Fallaci tahun 1972, Henry Kissinger mengatakan bahwa untuk menjadi kepala negara tidak perlu keintelektualan, tetapi kekuatan, keberanian, dan kecerdikan. 

Manusia-manusia intelektual yang hidup dari perenungan dan pemikiran tentang hakikat segala sesuatu tidak cocok untuk menjadi kepala negara. Manusia semacam itu lebih berguna jika menulis buku, bukan untuk diberi jabatan pemerintahan. 

Bayangkan jika orang seperti Goenawan Mohamad dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia karena kecerdasannya yang istimewa. Atau dulu pernah orang mencalonkan almarhum Nurcholish Madjid sebagai calon presiden. Banyak orang mengingatkan agar orang-orang cendekia seperti itu menjadi "bapak bangsa" daripada menjadi kepala negara. Perbedaannya terletak pada kategori politik untuk kepala negara dan kategori moral untuk bapak bangsa. 

Bapak moral bangsa itu urusannya kejujuran, kebenaran, dan kebebasan. Bapak negara itu urusannya kekuatan massa, kecerdikan, dan keterikatan ideologi. Menjadi bapak bangsa milik semua ideologi. Menjadi kepala negara harus masuk salah satu kebenaran ideologis. Kalau tidak demikian, tidak dipilih sebagai pemimpin politik. Kalau tidak demikian, dia tidak akan memiliki massa dan dengan demikian, tidak memiliki kekuatan nyata. 

Kekuatan moral tidak berambisi untuk menyusun kekuatan, apalagi memenangkan kekuatan dengan kecerdikan. Cerdik membutuhkan kecerdasan pragmatik bukan paradigmatik. Kecerdasan pragmatik tidak perlu kejujuran karena tujuan utamanya menggalang kekuatan. 

Orang yang jujur pada dirinya tidak memikirkan kepentingan diri, kecuali kebenaran diri. Dan kebenaran diri juga kebenaran bagi orang-orang lain. Karena itu, seorang bapak bangsa tidak terikat masa kekuasaan. Orang semacam itu tetap "berkuasa" meski sudah meninggal. Bapak bangsa tidak mengenal masa jabatan. 

Kepala negara dan selebriti 

Seorang kepala negara itu seperti selebriti, populer dan berkarisma selama berkuasa, untuk dilupakan dan ditinggalkan bagai ban tua setelah masa populernya habis. Seorang kepala negara berkarisma karena kekuasaannya dan kekuatannya, seperti selebriti berkarisma karena kecantikannya, suaranya, goyang pinggulnya, bahkan kenekatannya. 

Semua itu ada batas waktunya. Wajah kian menua, goyang pinggul semakin encok, dan kenekatannya membosankan. Dalam hal kekuasaan dan kekuatan, seorang kepala negara akan digusur oleh mereka yang lebih kuat. 

Bahwa keintelektualan itu tidak diperlukan dalam jabatan kepala negara dapat dibuktikan oleh sejarah Indonesia sendiri. Para pemimpin kita yang lebih memilih hidup intelektual daripada hidup dalam kecerdikan, seperti Bung Hatta, Bung Syahrir, dan Tan Malaka, tak pernah populer di mata rakyat. Kaum intelektual itu minoritas. Kaum cerdik-pandai itu lebih populis. Semua itu disapu bersih oleh Bung Karno yang lebih cerdik dan selebriti. 

Banyak yang mengingatkan bahwa Abdurrahman Wahid mirip Nurcholish Madjid, lebih berperan sebagai bapak bangsa daripada diberi kekuasaan sebagai kepala negara. Ketika MPR kepepet memilihnya sebagai presiden, usianya tak lebih dari satu tahun. MPR menjilat ludahnya sendiri. Abdurrahman Wahid tetap Gus Dur, tetap ceplas-ceplos jujur mengikuti nuraninya, tak peduli urusan pragmatik. Artinya, tetap intelektual, akrab dengan siapa saja, perenung, dan pemikir yang sulit diikuti oleh mereka yang malas berpikir. 

Pemikir dan penguasa 

Di banyak negara maju, pemisahan antara pemikir dan penguasa politik disadari rakyat yang rata-rata berpendidikan menengah. Jika Sartre hidup di Indonesia tahun 1950- an, ia tentu akan dijadikan kepala negara Indonesia karena kepopuleran gagasan filosofisnya. Namun, rakyat Perancis tidak bodoh. Mereka mencari kepala negara yang bukan pemikir, tetapi yang kuat, berani, dan punya ideologi yang harus dimenangkannya. Kalau Sartre dipilih menjadi kepala negara, tentu eksistensialisme akan dikubur seperti komunisme. 

Dalam beberapa hal, Kissinger mungkin benar. Hal itu didasarkan pengalaman hidupnya sebagai tokoh yang selalu dekat dengan beberapa Presiden Amerika. Soeharto lebih cocok menjadi kepala negara daripada Henry Kissinger. Soeharto lebih kuat, lebih berani, dan lebih cerdik. Semua itu didukung kekuatan, meski bukan massa tetapi bersenjata. 

Karena kuat, ia telah mengantongi kekuasaan. Karena kuat, ia lebih berani dan tegas. Untuk mempertahankan itu semua ia perlu kecerdikan. Jika Soeharto tidak cerdas dan cerdik, tentu tidak akan menguasai Indonesia selama 32 tahun. Menyadari kekurangintelektualannya, Soeharto mengangkat kaum intelektual sebagai pembantu-pembantunya. 

Cacat intelektual yang utama adalah tidak mau cerdik. Politiknya mungkin cerdik, tetapi kebijakan pembangunannya terlalu cerdas sehingga pemikiran harus mengalah pada kecerdikan. 

Seorang intelektual yang menjadi kepala negara lama-lama bisa mengidap penyakit tidak waras, akibat konflik batin terus-menerus antara watak kekuasaan dan watak pemikiran. 

Menjadi kepala negara di Indonesia itu harus berani tidak waras. Tidak waras dari segi intelektual dan tidak waras dari segi kekuatan. Marilah kita mencari orang tidak waras itu. 

Sistem Koalisi Presidensial di Indonesia

Pandangan bahwa koalisi bukanlah tradisi sistem presidensial sebenarnya berawal dari anggapan teoretis bahwa sistem ini tidak memiliki cukup insentif untuk membangun koalisi ketika presiden terpilih tidak memiliki cukup mayoritas di lembaga legislatif (DPR). Karena presiden dan anggota DPR sama-sama dipilih oleh rakyat untuk masa yang tetap, eksistensi presiden tidak bergantung pada DPR. Presiden terpilih memiliki kekuasaan untuk membentuk pemerintahan. Selain itu, presiden memiliki kekuasaan konstitusional, seperti kewenangan dekret dan veto yang dapat dipakai untuk menjalankan pemerintahan. Hal-hal ini membuat koalisi jadi sesuatu yang tak terlalu krusial.

Akan tetapi, studi empirik dari para ahli menunjukkan bahwa koalisi dalam sistem presidensial merupakan fenomena yang sama lazimnya dengan sistem parlementer. Dengan menganalisis semua negara demokratis antara 1970-2004, Cheibub (2007), misalnya, membuktikan bahwa pemerintahan koalisi dalam sistem parlementer terjadi sebanyak 39 persen, sementara dalam sistem presidensial 36,3 persen. Dengan menggunakan data tahun 1949- 1999, Cheibub, Przeworski, dan Saiegh (2004) juga menemukan bahwa di kedua sistem, koalisi terjadi sebanyak lebih dari 50 persen ketika partai presiden tidak memiliki mayoritas di lembaga legislatif. Jadi, ada tidaknya koalisi bukanlah pembeda sistem presidensial dan parlementer.

Di dalam sistem presidensial, presiden dari partai minoritas dapat saja membentuk pemerintahan tanpa koalisi. Namun, dia dapat menghadapi masalah dalam menjalankan proses pemerintahan karena ia memerlukan dukungan lembaga legislatif. Di sini ada keperluan yang jelas untuk membangun koalisi. Hanya saja tujuan utamanya bukan pada terbentuk atau tidak terbentuknya pemerintahan, melainkan untuk mengamankan jalannya roda pemerintahan. Karena itu, koalisi dalam sistem presidensial memiliki makna sedikit berbeda dibanding sistem parlementer.

Pihak yang berkoalisi dalam sistem presidensial—terutama pihak presiden—harus menyadari bahwa insentif pendukung koalisi untuk selalu memberikan dukungan penuh kepada eksekutif tidaklah sebesar sistem parlementer. Risiko hilangnya kursi menteri dari sebuah partai ketika bersikap ”mbalelo”, misalnya, tidaklah terlalu tinggi karena ia tidak berujung pada jatuhnya pemerintahan. Selain itu, dukungan terhadap inisiatif kebijakan presiden tidak harus bersifat permanen dari kubu partai-partai yang berkoalisi. Kebijakan tertentu mungkin saja mendapat dukungan dari anggota legislatif dari partai nonkoalisi. Sebaliknya, ada kebijakan tertentu yang membuat partai pendukung koalisi memiliki sikap terbelah.

Pergeseran dukungan semacam ini adalah hal yang biasa, bahkan dalam sistem parlementer. Ini tidak berarti koalisi dalam sistem presidensial tidak berguna. Mengamankan adanya dukungan politik atas inisiatif dan kebijakan presiden adalah penting. Adanya koalisi membuat hal ini menjadi lebih predictable dan sederhana dibandingkan dengan hanya mengandalkan dukungan secara ad hoc dari kebijakan yang satu ke kebijakan lainnya.

Pelajaran untuk Indonesia

Koalisi dalam sistem presidensial adalah realitas politik. Ketimbang mengutuknya, lebih baik mencari jalan agar ia bekerja untuk mendukung jalannya pemerintahan. Presiden dan barisan koalisinya harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup dukungan di DPR untuk meloloskan berbagai kebijakan yang menjadi agenda eksekutif. Apalagi telah terbukti (dalam kasus Century) kalau koalisi partai yang mendukung Presiden dan memiliki kursi di kabinet tidak otomatis jadi pendukung agenda Presiden di DPR.

Presiden juga harus bekerja lebih keras untuk memastikan soliditas partai-partai pendukungnya, tidak cukup hanya mengandalkan dukungan dan jaminan dari ketua umum partai. Mungkin Presiden dapat lebih mengaktifkan pendekatan yang lebih intensif kepada individu-individu atau kelompok-kelompok kecil anggota DPR.

Pihak nonkoalisi alias oposisi tidak perlu dipandang secara statis. Jumlah partai oposisi tidak serta merta mencerminkan besarnya kekuatan oposisi. Dengan pendekatan-pendekatan yang lebih personal, ada di antara mereka yang dapat didekati untuk mendukung kebijakan Presiden. Semua ini akan membuat proses hubungan Presiden-DPR jadi lebih dinamis dan konstruktif.