PERKEMBANGAN EKONOMI DAN UTANG NEGARA KITA

AYO BRO…COBA KITA LIHAT DATA:::: PERKEMBANGAN UTANG NEGARA KITA SAMPAI TAHUN 2011 INI???



Laporan Perkembangan Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Edisi Januari 2011 yang diperoleh di Jakarta, Kamis, mencatat angka tersebut merupakan angka sangat-sangat sementara menggunakan patokan kurs Rp8.991 per dolar Amerika Serikat (AS).



Kita bisa memantau perkembangan utang Negara dengan mendownload buku saku perkembangan utang Negara yang di terbitkan setiap bulan di situs : http://www.dmo.or.id. Yang merupakan situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG .

Nah saya mencoba merekap perkembangan jumlah utang Negara kita dari tahun ke tahun :



Total Utang Pemerintah Pusat

(ekuivalen dlm. triliun Rupiah)

Tahun 2006 : 1,302.16

Tahun 2007 : 1,389.41

Tahun 2008 : 1,636.74

Tahun 2009 : 1,590.66

Tahun 2010 : 1,676.85

April 2011 : 1,697.44


1,697 Triliun rupiah::: angka yang sangat banyak bro>>>>

Berdasarkan data dari Buku Saku Perkembangan Utang Negara Edisi Oktober 2010, dalam APBN-P 2010 jumlah keseluruhan cicilan utang pemerintah mencapai angka Rp230,33 trilyun. Cicilan tersebut terdiri atas cicilan pokok sebesar Rp124,68 trilyun dan cicilan bunga Rp105,65 trilyun.



Proporsi anggaran pembayaran utang mencapai 23,21% dari Rp992,4 trilyun penerimaan APBN dimana hampir setengahnya atau 45,87% adalah pembayaran bunga utang pemerintah. Akibat besarnya jumlah cicilan utang, APBN pun mengalami defisit sangat besar, yakni Rp133,75 trilyun.



Sejak tahun 2000, tren cicilan utang pemerintah meningkat (lihat grafik). Dari Rp57,69 trilyun pada tahun 2000 menjadi Rp230,33 trilyun di 2010. Tingkat cicilan utang negara tahun ini meroket hampir 4 kali lipat cicilan utang pemerintah tahun 2000. Hanya pada tahun 2003 cicilan utang turun jumlahnya dari cicilan tahun 2002, dan tahun 2005 dari tahun 2004. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2000, tren cicilan utang tidak mengalami penurunan sama sekali (lihat coba bro ..liat tabel pada buku saku perkembangan utang negara ).

Selama 11 tahun terakhir, negara telah membayar utang sebesar Rp1.596,1 trilyun dan 54% di antaranya atau sekitar Rp864,67 trilyun adalah untuk membayar bunga utang yang jatuh tempo. Jumlah keseluruhan pembayaran utang pemerintah tersebut lebih dari 7,8 kali penerimaan APBN 2000, 4,7 kali penerimaan APBN 2003, 2,5 kali penerimaan APBN 2006, dan 1,6 kali penerimaan APBN 2010. Jumlah ini juga hampir menyamai jumlah utang negara tahun ini Rp1.667,7 trilyun. Sedangkan total pembayaran bunga utang pemerintah lebih besar dari anggaran penerimaan pajak tahun ini Rp743,3 trilyun.



Meski Indonesia telah membayar utang sebesar Rp1.667,7 trilyun selama 11 tahun terakhir, utang Indonesia tidak turun justru membengkak dari jumlah utang pada tahun 2000 yakni Rp1.235 trilyun. Bahkan jika dibandingkan jumlah utang pemerintah tahun 1998 sebesar Rp553 trilyun, jumlah utang pemerintah Indonesia tahun ini bertambah 3 kali lipat sejak krisis moneter.

Inilah negara kita yang hanya bisa menghabiskan sumber daya ekonomi nasional untuk membayar utang. Tragisnya setiap utang baru yang dibuat pemerintah sebagian digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo. “Gali lobang tutup lobang”, itulah kemampuan pemerintahan Indonesia sejak Orde Baru hingga rezim liberal SBY-Boediono.


Lebih tragis lagi utang menjadi sarana imperialisme asing untuk menguasai sumber daya alam dan pasar domestik Indonesia. Penaikan TDL pertengahan tahun ini adalah contoh syarat yang dikenakan Bank Dunia terhadap PLN.


Tidak kalah tragis, lembaga-lembaga pemeringkat utang seperti Standard & Poors dan Fitch memiliki pengaruh besar terhadap Indonesia. Sebab penilaian mereka atas surat-surat utang negara menentukan bagaimana pemerintah mencari utang. Secara tidak langsung pemerintah Indonesia menjadi subordinasi mekanisme pasar surat utang.


Utang baik dalam bentuk pinjaman luar negeri maupun surat utang merupakan kemaksiatan kolektif yang dilakukan oleh negara dan dibiarkan oleh masyarakat. Dari sisi kepentingan rakyat dan resiko anggaran, jelas utang yang dibuat pemerintah sangat membahayakan dan menjerumuskan negeri ini dalam penjajahan.

Utang-utang yang dibuat pemerintah juga merupakan utang ribawi. Padahal Allah SWT telah dengan jelas dan keras mengharamkan praktek riba sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275-279. Akibatnya, semakin besar cicilan yang dibayar pemerintah semakin bertambah pula jumlah utang negara.


Kini akibat kemaksiatan kolektif Indonesia masuk dalam perangkap utang yang tidak berkesudahan. Hak-hak hidup rakyat pun terabaikan sedangkan pemerintah semakin mengokohkan diri sebagai abdi Kapitalisme Global. Utang menjadi tolak ukur betapa negeri kita benar-benar berada dalam cengkraman penjajahan.

>>>Welijati Muhammad Allam

REFERENSI :

- www.jurnal-ekonomi.org

- buku saku perkembangan utang Negara : http://www.dmo.or.id.

________________________________________________________________________________________________



ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI >>1 TAHUN PEMERINTAHAN PAK SBY-BOEDIONO<<

Keberhasilan pemerintah dalam menggerek pertumbuhan ekonomi diakui pengamat ekonomi dalam setahun pemerintahan SBY-Boediono. Menurut Fahmi Radhi dari Universitas Gajah Mada sebagaimana dipetik AntaraNews.com (21/10), pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas enam persen. Namun Fahmi menyimpulkan, bahwa pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak dapat menggerakkan sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Fahmi :

“Namun, pencapaian indikator makro itu belum mampu menggerakkan sektor riil, dan tidak berperan secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Ini ironi, keberhasilan pemerintah tidak mengakibatkan menurunnya pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang dikejar pemerintah justru menyebabkan semakin lebarnya tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Di samping tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, rakyat juga harus membayar ongkos pertumbuhan ekonomi dengan semakin beratnya beban hutang pemerintah Indonesia. Fahmi mengungkapkan, pada bulan April hutang obligasi pemerintah telah mencapai Rp 1.015 trilyun sedangkan hutang luar negeri Rp 573 trilyun. Tota keseluruhan hutang pemerintah setara dengan US$ 63,54 trilyun.

Direktur Eksekutif Mubyarto Institut ini meminta pemerintah untuk menghentikan hutang luar negeri, privatisasi BUMN, liberalisasi ekonomi. Pemerintah juga harus mengembalikan aset strategis yang telah dijual, reformasi agraria, revitalisasi pertanian, renegosiasi kontrak karya yang tidak sesuai konstitusi. Termasuk mengkaji ulang undang-undang yang merugikan kepentingan rakyat.

Dari pandangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keberhasilan pemerintah dalam indikator makro ekonomi tidak berdampak pada sektor riil dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Justru kesenjangan semakin lebar.

Begitu pula kebijakan pemerintah bersifat pro kapitalis dan anti rakyat. Berbagai sumber daya dan aset yang sangat vital diobral kepada investor sedangkan undang-undang yang dibuat berisi semangat liberalisme.

Kebijakan dan undang-undang yang liberal tersebut jelas mengancam kehidupan rakyat dan keutuhan negeri kita. Pertanyaannya, mengapa hal ini dilakukan oleh pemerintah?

Sesunggugguhnya sistem ekonomi yang diterapkan di negeri kita adalah sistem ekonomi Kapitalis yang diadopsi dari Barat. Penerapan sistem ekonomi ini merupakan faktor yang menyebabkan 65 tahun kemerdekaan Indonesia tidak dapat memajukan Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Sebab yang terjadi adalah penghisapan dan eksploitasi. Kapitalisme sendiri merupakan ideologi imperialis sehingga penerapannya di Indonesia membuat negeri kita terkurung dalam penjajahan modern (neo imperialisme).

Kapitalisme dan Liberalisme merupakan ideologi transnasional yang berasal dari negara-negara penjajah. Inilah ancaman nyata bagi negeri kita. Selama ideologi ini diadopsi, maka selama itu pula dihisap dengan menampakkan keberhasilan-keberhasilan semu untuk mengkelabui rakyat. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memikirkan ulang ideologi yang tepat untuk Indonesia dan meremove Kapitalisme.



BAGAIMANA DENGAN MENTERI KEUANGAN KITA pak Agus Martowardojo ????



Pemerintah tidak putus asa dalam mengikuti standar semu dalam menilai kinerja ekonomi meski protes masyarakat semakin keras atas "kebohongan" negara. Kemarin (17/1) sebagaimana dipetik MediaIndonesia.com (17/1/2011), Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan menyambut baik kabar naiknya peringkat utang Indonesia dari BA2 menjadi BA1 oleh Moody's Investor Service.

Menurut Menteri Keuangan naiknya peringkat utang ini menjadi motivasi pemerintah untuk mengelola anggaran dengan baik. Dengan ini Menteri Keuangan berharap tujuan pengelolaan ekonomi yang lebih baik, inflasi terjaga, dan pengelolaan arus modal lebih baik.

Ada dampak ketika pemerintah mengandalkan peringkat utang sebagai tolak ukur dan sumber motivasi pengelolaan anggaran, yakni ketergantungan. Posisi Indonesia yang sudah sangat bergantung pada asing menjadi semakin tergantung pada lembaga pemeringkat utang.

Pemerintah tidak lagi menjadikan rakyat sebagai tempat bergantung dalam hal merekalah yang harus diurus dan dilayani. Pemerintah menjadikan investor-lah yang harus diurus dan dilayani. Ini menunjukkan investor adalah rakyat sebenarnya bagi pemerintahan Kapitalis-Liberal.

REFERENSI

-Antranews.com (21/10/2010), Pengamat: Pemerintah Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi.



- MediaIndonesia.com (17/1/2011)



-Jurnal Ekonomi Ideologis