Anggaran negara dari diusulkan sampai disetujui membutuhkan waktu hampir setahun. Di Dewan Perwakilan Rakyat, proses ini dilakukan saban Mei. "Biasanya pembahasan selesai pada 26 Oktober," kata Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan, Jumat pekan lalu.
Proses dimulai ketika pemerintah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari sini dihasilkan rencana kerja pemerintah, yang kemudian dibacakan Menteri Keuangan di Dewan pada 20 Mei. Para anggota Dewan lalu menyelenggarakan rapat, mendengarkan pandangan semua fraksi tentang kebijakan fiskal yang diajukan pemerintah.
Sepekan setelah sidang itu, pemerintah menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi. Dari sini, keluarlah angka-angka yang disebut pagu indikatif. Pembahasan lebih intensif kemudian dilakukan di Badan Anggaran Dewan, yang beranggotakan 85 orang perwakilan fraksi secara proporsional. Komposisi per komisi di Dewan juga diperhatikan dalam badan ini.
Rapat kerja di Badan Anggaran diikuti perwakilan pemerintah, yakni Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selain Gubernur Bank Indonesia. Dalam rapat ini ditentukan pembentukan empat panitia kerja, yang bertugas membahas pendapatan negara, prioritas anggaran, kebijakan belanja pemerintah pusat, dan transfer ke daerah. Pembahasannya masih seputar pagu indikatif.
Baru pada 16 Agustus, presiden menyampaikan nota keuangan, juga aneka indikator anggaran, termasuk asumsi-asumsi ekonomi makro. Pembacaan nota keuangan ini dilakukan bersamaan dengan pidato kenegaraan. Setelah nota keuangan disampaikan, "pagu indikatif" kemudian dibahas menjadi "pagu sementara".
Pembahasan dilakukan lebih teknis di Komisi VII (membidangi masalah energi) dan XI (membidangi keuangan dan perbankan) bersama mitra kerjanya. Di sini dibahas asumsi-asumsi ekonomi makro. Setelah didapatkan jumlah pendapatan negara, semua komisi-dari Komisi I, yang membidangi masalah politik dan pertahanan, hingga Komisi XI-membahas rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga.
Calo anggaran besar kemungkinan bermain pada tahap pembahasan di setiap komisi ini. "Karena di sini dibahas anggaran secara detail," kata Tamsil Linrung, politikus Partai Keadilan Sejahtera.
Biasanya calo anggaran-bisa anggota Dewan atau orang suruhannya-menawarkan dua hal. Pertama, tawaran mempercepat proses pengisian daftar isian pelaksanaan anggaran. Kedua, tambahan anggaran yang melebihi usul kementerian atau lembaga.
Setelah dibahas oleh pemerintah dan komisi, dua rencana kerja dibawa kembali ke Badan Anggaran untuk dilakukan sinkronisasi. Dari Badan Anggaran, rencana kerja pun dikembalikan ke komisi untuk dibahas lagi lebih terperinci. Selesai komisi membahasnya, Badan Anggaran pun kembali melakukan sinkronisasi. Setelah itu, barulah rencana kerja menjadi pagu definitif. Batas akhirnya Oktober.
Setelah pagu definitif siap, Kementerian Keuangan menyusun pedoman penyesuaian rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga dengan pagu definitif. Kementerian dan lembaga pun melakukan hal serupa. Setelah rencana disusun sesuai dengan pagu, Kementerian Keuangan menyusun draf Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Presiden lalu menetapkan peraturan yang mengesahkan alokasi anggaran. Sebagai turunannya, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan yang mengesahkan daftar isian pelaksanaan anggaran, sebelum akhirnya anggaran bisa dicairkan. Proses berlapis-lapis itu memungkinkan permainan dari para makelar.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, mengatakan selalu ada celah calo memainkan anggaran. Mereka biasanya bermain di Badan Anggaran Dewan. "Bahkan pada saat dibahas oleh kementerian pun calo sudah bisa bermain."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar